Berdasarkan UU no 43 Tahun 2009 lembaga-lembaga yang didanai APBN-APBD memerlukan unit pengelola arsip untuk memenuhi uu tersebut. Sementara untuk lembaga Swasta ketentuannya diatur pada UU tentang Dokumen Perusahaan. Di lihat dari ketentuan yang diatur di negeri ini jenis-jenis lembaga membutuhkan unit pengelola arsip/dokumen terlebih unit ini memberi fungsi bagi berjalannya aktifitas bagi suatu lembaga
